BLOGGER TEMPLATES Funny Pictures �

Pages

Jumat, 21 Juni 2013

KENAIKKAN BBM, Wouuw Keren.......!

Kenaikan BBM resmi diputuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berlaku resmi sejak 22 Juni 2013 jam 00.00 wib, premium 6.500,- dan solar 5.500,-. Keputusan ini merupakan satu proses gradual yang sudah direncanakan pemerintah sejak kran reformasi terbuka bebas. Pemerintah, media, rakyat, dan segala komponen bangsa ini sudah tidak asing lagi. Akan tetapi gaya politik sejak dulu masih sama pasca kenaikan. Kenaikan BBM sering dibuat sebagai alasan politik tertentu terhadap kesejahteraan rakyat. Rakyat dan media social, bahkan tokoh nasional, menangani kenaikan BBM kurang menyentuh pada kepentingan rakyat kecil. 2 program seperti beasiswa miskin dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) selalu dijadikan alat imbas kenaikan BBM. Rakyat mengetahui tentang BSM (bantuan siswa miskin) melalui panitia khusus masuk-masuk ke pintu-pintu kantar sekolah dan Madrasah, ini realitas, nyata dan ada sejak dulu. Bantuan itu langsung diterima oleh penerima. Sedangkan BLSM juga ada sejak dulu antrian yang panjang di kantor-kantor Pos menerima langsung bantuan dari pemerintah.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah imbas dari kenaikan BMM tercaver dengan baik. Mestinya, masih ada 1 (mungkin masih ada ribuan yang lain) tetap harus dikawal oleh rakyat, pemerintah dan komponen bangsa yang lain, yakni proses ekonimi rakyat. Sesungguhnya BSM dan BLSM adalah proses yang kurang logis jika hanya dijadikan sebagai alasan kesejahteraan rakyat. Kenaikan BBM adalah untuk kepentingan rakyat miskin. Kesejahteraan rakyat tersebut seminggu tidak lebih, adalah kesejahteraan dari BSM dan BLSM. Perputaran ekonomi Nasional selama ini masih dikuasai oleh Politik kekuasaan dan capital, bukan pemerintah semestinya, missal Menteri Koordinator Perekonomianatau Menteri-Menteri lain. Masih banyak pratek-praktek mafia politik, ekonomi makro dan mikro, dan imbas dari semua itu sangat mencekik rakyat. Rakyat hidup sendiri, di kaki sendiri, apalagi pasca kenaikan BBM mereka semakin sendiri mengelola ekonomi rumah tangga. Ibarat pemeo fiktif, dia sangat gigit jari !
Maka dari itu para pelaku politik harus lebih bijaksana mengelola roda pemerintah. Tidak hanya terfokus pada kepentingan administrative politik pemerintah belaka, namun bagaimana terapan politik ekonomi sampai kepada rakyat, tidak hanya BLSM dan BSM saja. Tentunya kembali pada komponen pemerintah pusat, daerah, sampai pada saklar-saklar pasar tradisional melalu pemerintah tingkat kecamatan dan desa. Sehingga proses kenaikan BBM pun seolah-olah tidak ditenggelamkan oleh arus politik pemerintah RI.
         

Rabu, 05 Juni 2013

PENCUCIAN MORAL POLITIK, tu..pesantren !

Gaya politik pemain-pemain lapangan selalu melirik pesantren sebagai pencucian moral. Lebih tepatnya, “Pencucian Moral Politik.” Garis etika dan tangga nilai kemanusiaan bukan suatu tindakan a moral, bahkan cenderung selalu intens dengan para tokoh masyarakat dari kalangan ulama, itu suatu keharusan bagi para pemain. Karena memang, posisi pesantren, Kyai, dan para santri ibarat pendorong mobil mogok, setelah mobil itu jalan, maka pesantren, kiai, dan para santri ditinggal, “Daa....!” Anis Matta pada 5 Juni 2013 datang ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan atas SK kemanusiaan ber-SP3-silaturrohmi, tentunya tidak disarati dengan tujuan-tujuan, apalagi tujuan politik ! Akan tetapi karena, Anis Matta dan perihal yang menggandengi sudah menjadi bagian propaganda politik publik, maka diapun diterima oleh pesantren disertai dengan spanduk penolakan Anis Matta. Kedatangannya sudah bisa diterjemahkan dengan jelas, padat, dengan bau-bau kontaminasi perpolitikkan Nasional. Ada unsur kemunafikan dan pemaksaan moral untuk minta diakui sebagai wujud manusia normal. Dan pesantren-santri selalu menjadi tumbal politik. Komunitas masyarakat Indonesia yang disebut Kiai dan santri, mereka adalah mahluk yang tidak pernah menolak menerima apresiasi dari siapapun yang berbau “busuk” atau menyenangkan. Titik pengakuan hal-hal yang publiker’s bagi seorang tamu dia sudah memperoleh sebuah pengakuan yang tersembunyi atas kedatangannya. Tapi apakah cukup mengubah imej politik kemasyarakatan ! Ataukah justru, langkah-langkah tersebut hanya semakin menenggelamkan kepercayaan dari masyarakat !

Jumat, 24 Mei 2013

Dolanan Politik Luthfi-Fathona versus Anak-Anak Tompoe dulu



Panggung politik, selanjutnya disebut “dolanan Politik” Luth PKS tidak sehebat permainan anak-anak tempo dulu. Dulu masa-masa 80-an (bahkan hingga sekarang) ada permainan bertarung “Jagoan” dengan bahan alami rumput. Anak-anak mengambil jenis rumput alang-alang, kemudian pangkal rumput dilipat tidak sampai patah, dan kemudian pucuknya ditarik sehingga bekas patah tadi melengkung ke bawah seperti pancing. Setelah itu rumput tersebut diadu dengan rumput temannya. Rumput siapa yang putus, dia kalah !
Dugaan pencucian uang yang dilakukan Luthfi PKS tidak beda jauh dengan menekuk pangkal rumput untuk tujuan pertarungan politik tahun depan. Bukan tidak mungkin sebelum beradu di panggung politik, patahan-patahan rumput itu sudah patah, bahkan dipatah-patahkan oleh KPK. Prediksi relasi politik kelak tidak bisa beradu lagi dengan jantan karena bau-bau pencucian sudah tercium. Bisa jadi terlalu royal dan tidak manusiawi, sehingga catatan Qodratiyah “kurang terima” dengan perilaku mahluk-Nya.
Dari sisi kemanusiaan sesungguhnya yang dilakukan Luthfi vs Fathona adalah bagian dari sistem perpolitikan Indonesia. Gejala-gejala penipuan dan sikap politik yang melampaui batas sudah tidak manusiawi lagi, dan dampak inipun sampai merenggut Luthfi pembesar PKS tidak mampu menasehati sisi manusiawinya sendiri. Sementara permainan anak-anak mengadu jago dengan rumput alami hingga sekarang masih bertahan ada, dan eksis di kalangan anak-anak tanpa bosan-bosan.  Mereka masih mempertahankan permainan alami (yang manusiawi, la...!) bukan permainan yang sudah dikendalikan oleh sistem makro.
Jika ditarik link signifikansi-nya, variabel Luthfi vs Fathona masih unggul tabel r-nya permainan anak-anak zaman dulu. Anak-anak masih menjaga kemurnian dan sportifitas ! Sedanagkan Luthfi sudah terindikasi pencucian uang melalui jaringan orang-orang terdekat, yang belum tentu memahami sistem Luthfi cs, dan mereka sekarang para wanita-wanita cantik harus berurusan dengan politik. Politik, wanita cantik, harta, tahta dan jabatan merupakan kekuatan fenomenal yang masih dipertahankan di era modernitas ini.
Dan anak-anak cenderung lebih dewasa daripada orang-orang dewasa.

Kamis, 23 Mei 2013

Sisi Lain Arak-Arakan dan “Milox” Baju Pasca Kelulusan UN



Intensitas pesta UN dari tahun ke tahun mulai redah, tidak terlalu anarkis dan menakutkan. Setiap perbuatan yang mengarah pada pengerahan masa menurut delik sosial hukum, moral, atau sisi  adat ketimuran tergolong kategori  ekses negatif, karena bisa memicu kemarahan sosial yang sulit dikendalikan.
Setiap gerakan sosial pasca UN bukan mencerminkan kepribadian personal generasi anak muda Indonesia. Justru saya memandang bahwa arak-arakan dan “milox” baju menandakan ada kehidupan psikis yang cukup dinamis. Semangat kerja tinggi, etos intlektualitas yang energik, hanya bagaimana mereka itu ibarat besi yang membarah, kemana para guru dan orang tua, khususnya pemerintah menempa mereka menjadi “barang jadi” yang siap jual. Jika bara besi yang sedang membara itu, langsung dibasai dengan semprotan air, justru menimbulkan dendam memori yang hingga tahap kedewasaan masih ingat, jelas, dan terukir. Bara sudah padam karena air tersebut, dan bentukan “barang jadi...,” pun belum pernah jadi. Artinya harus ada “rangkulan” institusi untuk kembali menylut bara tersebut agar “barang jadi..” siap jual di pasar intlektualism internasional.
Bagaimana Adam Malik dulu......., begitu kerasnya dia berteriak melawan kolonial dan pemerintah, yang dianggap koheren dengan sistem kolonial. Setiap generai memiliki model teriakan ketidakpuasan. Dan teriakan anak-anak SMU pasca kelulusan UN adalah model kekinian. Budaya kekerasan di media tingkat elit sampai tingkat kelas RT, terasa sangat  jelas, bahwa semua itu menunjukkan ekses aktualisasi diri (kebutuhan tingkat tinggi) melalui fenomena masal.

Rabu, 22 Mei 2013

BISNIS POLITIK DAGANG SAPI, ITU SEJAK DULU ! dan ini Sapi “beneran…!”



Kasus “Patona” sebagai affiliater market dagang sapi di Indonesia yang menghubungkan PT yang menangani daging Impot dengan pihak penyelenggara Negara melalui DPR Banggar atau Petinggi PKS, yang sudah mafhum oleh khalayak, merupakan life style polical indonesiana. Kata celoteh politikus bawahan (politik kelas rakyat), “Bendera putih saja berbuat seperti itu, tidak pantas ! Kalau bendera Merah, Hijau, kuning, agak-agak pantas “
Ada yang menjawab, “ ha…ha…ha…. !”
Plesetan ini benar ! Melihat kasus-kasus Nasional yang menjerat para Petinggi dari kalangan Pengusaha, Penyelenggara Negara, artis, bahkan Kiai, ada praktik-praktik seperti itu. Saya setuju dengan para democrat sosial, bahwa apa yang terjadi ini merupakan sebuah sistem  sosial yang sudah mewabah menjadi karakter pelaku-pelaku bangsa dan Penyelenggara Negara. Korban dan yang paling dikorbankan adalah kesejahteraan rakyat. Indonesia belum memiliki aturan yang menangani “dinamika sosial,” tentang hal-hal yang sudah melampaui batas, misal mengatur UU tentang kekayaan, pamor politik, strategi bawah tanah, karena di KUHP belum mengatur sesuatu yang “Melampaui Batas” sebagai tindak hukum. Jadi setiap WNI melakukan bisnis, popularitas, politik, intitusi, dengan gerakkan yang melampaui batas adalah sah-sah saja. Dan jika, pelampauan batas itu melanggar hukum, barulah rana hukum bergerak. Dan jika pelampauan batas itu baru melanggar etika sosial masih aman-aman saja. Padahal pemalampauan batas dengan rana etika sosial, yang paling dirugikan adalah kesejahteraan rakyat.
Misal kita punya Undang-Undang yang mengatur ekonomi rakyat (koperasi) berdasarkan UUD 45 pasal 33, akan tetapi pelampauan batas Indonesia dibidang ekonomi yang JUARA SATU adalah capital, modal, dan pengusaha. Dari saja sejak dulu, yang paling dikorbankan adalah kesejahteraan rakyat. Ekonimi rakyat itu berjalan sendiri, di pasar-pasar tradisional oleh ibu-ibu rentah, di emper-emper pagi Yogjakarta misalnya, mereka hidup dengan ke-5 jemaarinya, dan belum pernah mengandalkan “Indonesianya.” Indonesia itu identik dengan Kapital, modal, pengusaha, dan kendaraan paling nyaman adalah kendaraan politik.
Upaya apa yang harus dilakukan para petinggi dan penyelenggara Negara adalah mengakui, bahwa di bawah sana rakyat hidup dikakinya sendiri. Indonesia hanyalah produk kemasan saja, bukan bagaimana mendistribukan Negara ini dinikmati oleh rakyat. Orang-orang seperti “Patona” yang semestinya memperjuangkan, apalagi benderanya putih, seharusnya kiblatan bendera menyapu dingin wajah-wajah rakyat, bukan malah menimbulkan dendam dan kemarahan rakyat. Intermezo-nya, “Kalau bendera merah menimbulkan dendam dan kemarahan, agak pantas, karena link dengan karakter warna bendera politiknya.”

30 Mei 2013 di New York City SBY menerima Penghargaan ACF



Organisasi dunia ACF (Appeal of Conscience Foundation) Yayasan Hati Nurani yang membidani gerakan sosial perdamaian dunia, toleransi antar Agama, bangsa dan Agama, melihat Indonesia melalui presiden SBY tanggal 30 Mei 2013 diundang untuk menerima penghargaan sebagai tokoh dunia sekaligus pemimpin Negara yang mampu menjaga stabilitas dan perdamaian di Indonesia. Indonesia sebagai multiagama tidak pernah terjadi perang antar Agama, Indonesia sebagai Negara multicultural yang belum pernah diketahui (oleh mereka) terjadi perang antar suku dan daerah. Tertanggal 30 Mei 2013-pun rencananya akan diberi penghargaan tersebut.

Organisasi ACF didirikan oleh Robbi Athur Schneier sejak tahun 1965 dengan rencana 30 Mei 2013 tersebut, respon masyarakat Indonesia melalui jejaring sosial sangat menolak Petinggi ACF New York City karena tidak sesuai dengan gejolak sosial di Indonesia. Sampai hari Rabo kemaren (22 Mei 2013, Kompas.com) sudah ada 5.514 orang menyatakan menolak penghargaan tersebut. --

Penolakan sebagian masyatakat Indonesia melalui demo atau jejaring sosial merupakan bagian dari wujud demokrasi. Garis logika kemanusiaan, penolakan tersebut bisa dibenarkan, bahkan semua bisa dibenarkan dengan alasan tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi. Akan tetapi Indonesia bukan Negara “Cangkru’an” siapa boleh dan bebas datang dan pergi mengeluarkan pendapat. Setelah itu boleh pergi meninggalkan statement-nya. Sedangkan garis pertimbangan institusi SBY sebagai Kepala Negara dan Pemerintah antara NKRI, dan ACF tentunya bukan seperti orang-orang “cangkru’an,” disini ada sistem  dan mekanisme, yang sangat panjang dan lama untuk diperhatikan dan diartikan, sejauhmana dan apa yang melatarbelakangi ACF memberikan penghargaan tersebut kepada SBY 30 Mei 2013.

Indonesia harus “pinter,” apalagi Warga Negara Indonesia-nya melihat Negara yang sudah seperti ini mestinya harus lebih cerdas dan bijaksana. Terbiasa menangani satu kasus dan kemudian digeneralisasikan berkasus-kasus. Warga tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan bagaimana SBY ke New York tentang undangan ACF, menolak atau ditolak, apalagi mengirim petisi kepada ACF untuk menggagalkan rencana penghargaan tersebut. Melainkan yang dibutuhkan rakyat adalah Sandang dan Pangan, kebutuhan yang mendasar sekali, bukan kebutuhan aktualisasi diri seperti SBY dan ACF atau penolakan warga terhadap penghargaan itu.  Menolak atau tidak menolak, tidak ada bedanya bagi seluruh warga di NKRI ini.