Kasus “Patona”
sebagai affiliater market dagang sapi di Indonesia yang menghubungkan PT yang
menangani daging Impot dengan pihak penyelenggara Negara melalui DPR Banggar atau
Petinggi PKS, yang sudah mafhum oleh khalayak, merupakan life style polical
indonesiana. Kata celoteh politikus bawahan (politik kelas rakyat), “Bendera
putih saja berbuat seperti itu, tidak pantas ! Kalau bendera Merah, Hijau,
kuning, agak-agak pantas “
Ada yang
menjawab, “ ha…ha…ha…. !”
Plesetan ini
benar ! Melihat kasus-kasus Nasional yang menjerat para Petinggi dari kalangan
Pengusaha, Penyelenggara Negara, artis, bahkan Kiai, ada praktik-praktik
seperti itu. Saya setuju dengan para democrat sosial, bahwa apa yang terjadi
ini merupakan sebuah sistem sosial yang
sudah mewabah menjadi karakter pelaku-pelaku bangsa dan Penyelenggara Negara.
Korban dan yang paling dikorbankan adalah kesejahteraan rakyat. Indonesia belum
memiliki aturan yang menangani “dinamika sosial,” tentang hal-hal yang sudah melampaui
batas, misal mengatur UU tentang kekayaan, pamor politik, strategi bawah tanah,
karena di KUHP belum mengatur sesuatu yang “Melampaui Batas” sebagai tindak hukum.
Jadi setiap WNI melakukan bisnis, popularitas, politik, intitusi, dengan
gerakkan yang melampaui batas adalah sah-sah saja. Dan jika, pelampauan batas
itu melanggar hukum, barulah rana hukum bergerak. Dan jika pelampauan batas itu
baru melanggar etika sosial masih aman-aman saja. Padahal pemalampauan batas
dengan rana etika sosial, yang paling dirugikan adalah kesejahteraan rakyat.
Misal kita
punya Undang-Undang yang mengatur ekonomi rakyat (koperasi) berdasarkan UUD 45
pasal 33, akan tetapi pelampauan batas Indonesia dibidang ekonomi yang JUARA
SATU adalah capital, modal, dan pengusaha. Dari saja sejak dulu, yang paling dikorbankan
adalah kesejahteraan rakyat. Ekonimi rakyat itu berjalan sendiri, di
pasar-pasar tradisional oleh ibu-ibu rentah, di emper-emper pagi Yogjakarta
misalnya, mereka hidup dengan ke-5 jemaarinya, dan belum pernah mengandalkan “Indonesianya.”
Indonesia itu identik dengan Kapital, modal, pengusaha, dan kendaraan paling
nyaman adalah kendaraan politik.
Upaya apa yang
harus dilakukan para petinggi dan penyelenggara Negara adalah mengakui, bahwa
di bawah sana rakyat hidup dikakinya sendiri. Indonesia hanyalah produk kemasan
saja, bukan bagaimana mendistribukan Negara ini dinikmati oleh rakyat. Orang-orang
seperti “Patona” yang semestinya memperjuangkan, apalagi benderanya putih,
seharusnya kiblatan bendera menyapu dingin wajah-wajah rakyat, bukan malah
menimbulkan dendam dan kemarahan rakyat. Intermezo-nya, “Kalau bendera merah
menimbulkan dendam dan kemarahan, agak pantas, karena link dengan karakter
warna bendera politiknya.”

0 komentar:
Posting Komentar